Media Briefing ICJR ‘Ironi Kasus Fidelis, Penggunaan Narkoba Untuk Pengobatan atau Kejahatan ?’

0
39

Foto : Erwin
Jakarta, Media Indonesia Raya – Kasus pidana yang saat ini menjerat Fidelis menunjukkan bahwa ada ruang kosong dalam perlindungan dan pemenuhan keadilan bagi Masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pengobatan narkotika dalam keadaan yang sangat darurat. Kasus Fidelis juga menunjukkan bagaimana wajah penanganan narkotika di Indonesia, khususnya bagi pengguna narkotika. Saat ini Rutan dan Lapas di Indonesia masih dipenuhi oleh para pengguna dan pecandu narkotika. kan ke isu pidana dengan masuknya kembali delik narkotik ke RKUHP.

Terkait dengan itu, ICJR mengadakan Media Briefing dalam bentuk pemaparan hasil-hasil penelitian dengan tema “Narkotika, Fidelis dan Keadilan Bagi Pengguna Narkotika”, pada Rabu (2/8/2017), bertempat  Bakoel Koffie Cikini, Jalan Cikini Raya No. 25 Jakarta.
Hadir dalam acara ini para narasumber :

1.     Dr. Asmin Fransiska, Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

2.     Subhan Panjaitan, M.H., Koordinator Advokasi Rumah Cemara

3.     Erasmus Napitupulu, Peneliti Unika Atma Jaya
4. Dhira Narayana, Ketua Lingkar Ganja Nusantara
Dalam paparannya Asmin Fransiska menyatakan bahwa kasus Fidelis ini merupakan kasus penting yang bisa menjadi landasan perkembangan Hukum Narkotika.
“Drugs atau narkotika dan zat adiktif lainnya bukanlah sesuatu yang buruk melainkan sebuah keharusan. Alasan pertama Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya seperti tembakau dan alkohol merupakan suatu fakta, fakta sosial, fakta hukum dan fakta akademik. Sehingga Narkotika dan Zat Adiktif lainnya perlu direspon dengan berdasarkan ilmu pengetahuan,” katanya.
Menurutnya lagi jika membicarakan tentang drugs atau narkotika bukan sesuatu yang haram apalagi aib, menakutkan atau bahkan berujung pada kesialan. Narkotika dan zat tersebut merupakan suatu sumber ilmu pengetahuan yang harus digali, dilihat manfaat dan potensinya sekaligus belajar mengendalikannya agar dampak buruk yang mengikutinya berkurang atau bahkan ditiadakan.
“Mulailah mengatasi masalah drugs atau narkotika lewat penelitian ilmiah. Dibanyak negara seperti Portugal,  Czech Republik, Belanda, Swiss dan bahkan Indonesia belajar banyak soal perang atas narkotika yaitu Amerika Serikat, drugs atau narkotika menjadi urusan Kementerian Kesehatan, zat dan makanan dan tidak melulu pihak keamanan,” ujarnya.
Ia juga menghimbau agar membahas drugs atau narkotika tidak melulu lewat pendekatan moralis atau kriminalisasi yang berpotensi menutup ruang perdebatan, diskusi dan kemudian membuka pintu masuk bagi zat-zat tersebut dikontrol oleh mafia dan pihak jahat,” jelasnya.
Sedangkan Erasmus Napitupulu dari ICJR mengemukakan lewat kasus Fidelis menjadi sinyal kegagalan negara dalam menjamin perlindungan bagi pengguna dan pecandu narkotika.
“Konstitusi negara kita memberikan jaminan terhadap hak warga negara meliputi kewajiban pemerintah untuk memenuhi (obligation to fulfill) dan kewajiban untuk melindungi (obligation to respect) dalam bentuk hak warga negara untuk kesehatan dan mempertahankan hidup. Hal ini sudah diatur di UUD 1945 terutama pasal 28A dan Pasal 28H,” imbuhnya.
Lewat kasus Fidelis ini kita ditunjukkan bagaimana negara menyerah dan bisa jadi lalai dalam memenuhi kewajiban untuk melindungi warga negara.
“Fidelis ini berupaya melakukan beragam cara untuk memulihkan kondisi istrinya, dia berusaha keras mempelajari penggunaan ganja ini untuk tujuan pengobatan istrinya termasuk mencari informasi berupa pengalaman penderita syringomyelia yang berhasil sembuh. Inilah menjadi dasar bagi Fidelis untuk menggunakan ganja lewat pendekatan medis,” jelasnya.
Untuk kasus Fidelis ini Dhira Narayana dari Lingkar Ganja Nusantara menyebut bahwa mereka puas mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat.
“Inilah bukti nyata kekuatan cinta. Karena cinta seorang Fidelis terhadap almarhum istrinya, Yeni, hukum positif dapat diluluhkan. Walaupun vonis belum dibacakan, kami lega mendengar secercah harapan,” ungkap Dhira Narayana.
Dhira juga berharap Fidelis mendapat keputusan yang adil dari hakim.
“Kami berdoa agar Fidelis dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan segera dikembalikan ke keluarganya. Apabila beliau masih mau menjadi PNS, kembalikan haknya,” tuturnya.
Subhan Panjaitan dari Rumah Cemara menekankan bahwa masih ada kelemahan dari program rehabilitasi yang dipakai saat ini.
“Negara kita sudah mengenal rehabilitasi sejak lama, bahkan sejak tahun 1976 ada UU Narkotika yang mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Cuma sayangnya, hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi dan kualitas program rehabilitasi yang ada saat itu. Pada masa itu, masyarakat jauh lebih akrab dengan rehabilitasi berbasis pendekatan agama, supranatural atau cara militer,” katanya.
Dia berharap pemerintah harus bisa memfasilitasi diimplementasikannya program rehabilitasi berbasis bukti. Layanan yang kiranya dapat memberikan layanan sesuai kebutuhan setiap individu. (Erwin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here