Disinyalir Terjadi Kecurangan, Pilkada Kabupaten Jayapura Digugat Ke MK

0
33

Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Mahkamah Kontitusi (MK) menggelar sidang terkait Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Kabupaten Jayapura 2017, Rabu (27/9/2017). Pemohon dalam perkara ini berjumlah tiga pihak, masing-masing merupakan pasangan calon yang dinyatakan kalah oleh KPU Kabupaten Jayapura.

Tiga pemohon tersebut yakni, pasangan nomor urut 5 Jansen Monim dan Abdul Rahman Sulaiman dengan nomor perkara 58/PHP.BUP-XV/20-17, pasangan nomor urut 3 Godlief Ohee dan Frans Gina dengan nomor perkara 59/PHP.BUP-XV/20-17, serta pasangan nomor urut 1 Yann dan Zadrak Asedanya dengan nomor perkara 60/PHP.BUP-XV/20-17.

Dalam pokok permohonannya, para pemohon menggugat penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayapura 2017 yang memenangkan pasangan nomor urut 2, Mathius Awoitaum dan Giri Wijayanto. Surat keputusan tersebut tercatat dengan nomor 71/Kpts-Kab.jpr/030.434090/2017.

Pilkada Kabupaten Jayapura diikuti lima pasangan calon dan dilaksanakan serentak bersama 100 daerah lain pada 15 Februari 2017, termasuk satu petahana yakni Mathius Awoitaum.

Panwaslu Kabupaten Jayapura menyatakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 236 TPS pada 17 distrik tidak sah secara hukum karena anggotanya tidak tercantum dalam surat keputusan pengangkatan KPPS. Panwaslu kemudian mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 236 TPS tersebut.

Namun PSU hanya digelar di 229 TPS yang tersebar di 17 distrik, atau tidak sesuai dengan rekomendasi Panwaslu. Melalui putusan sengketa Nomor 46/DKPP/PKE/VI/2017, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memerintahkan KPU provinsi Papua mengambil alih pelaksanaan PSU dan Bawaslu Provinsi Papua untuk mengawasi.

PSU yang dilaksanakan pada 23 Agustus 2017 dinilai berjalan dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan, salah satunya Mathius Awoitaum yang masih menjabat bupati memberhentikan Kepala Dinas Perindakop dan Direktur Rumah Sakit Yowari.

Kecurangan dalam penyelenggaraan PSU juga ditemukan dalam formulir model C-KWK dan C1-KWK yang lampirannya ditandatangani oleh orang yang bukan penyelenggara di tingkat KPPS. Selain itu, PSU juga tidak digelar di 87 TPS sesuai rekomendasi Bawaslu RI dan KPU RI. Pemohon menduga KPU sengaja tidak menyelenggarakan PSU di 87 TPS agar selisih suara paslon nomor 2 dengan para pesaingnya di atas 2% sehingga tak bisa diperkarakan ke MK.

“Karena mengetahui ambang batas maksimal 2%, termohon dengan kekuasaan yang ada padanya, sengaja menciptakan kondisi agar selisih perolehan suara antara paslon bersuara terbanyak dengan pemohon lebih dari ambang batas, yakni dengan tidak melakukan PSU pada 87 TPS yang tersebar di 14 distrik,” kata Abdul Jabbar, kuasa hukum pemohon dengan nomor perkara 59 di Gedung MK.

Para pemohon meminta MK membatalkan Surat keputusan 71/Kpts-Kab.jpr/030.434090/2017 yang memutuskan pasangan nomor urut 2 sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Jayapura.

Sementara itu, hasil rekapitulasi dalam surat tertanggal 7 September 2017 tersebut yakni:

1. Yanni dan Zadrak Afasedanya 9.255 suara

2. Mathius Awoitauw dan Giri Wijayantoro 34.630 suara

3. Godlief Ohee dan Frans Gina 2.078

4. Siska Yoku dan Marselino Waromi 686 suara

5. Jansen Monim dan Abdul Rahman Sulaiman 11.582 suara

Sidang berikutnya akan digelar Rabu 27 September 2017 dengan agenda mendengarkan keterangan pihak termohon. (Erwin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here