Terkait Perselisihan Pilkada Kabupaten Jayapura, Anggota DPRD Papua Yanto Eluay : Semua Pihak Harus Taat Hukum Dan Undang-Undang

0
36

 

Jakarta, Media Indonesia Raya – Mahkamah Kontitusi (MK) menggelar kembali sidang terkait Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Rabu (27/09/2017)

Pemohon dalam perkara ini berjumlah tiga pihak, masing-masing merupakan pasangan calon yang dinyatakan kalah oleh KPU Kabupaten Jayapura.

Berhubungan akan hal ini Yanto Eluay, selaku ketua Fraksi partai Golkar DPRD Jayapura menerangkan terkait tentang berita yang beredar dimedia khususnya yang ada di Papua, perihal keputusan Bupati memberhentikan kepala dinas tersebut merupakan rekomendasi Fraksi-fraksi di 6 Fraksi di DPRD Kabupaten Jayapura.

“Saya sebagai ketua Fraksi sangat menjalankan agar sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPR kita harus memberikan penjelasan yang lebih baik kepada rakyat dalam arti kita juga harus memberikan edukasi politik, edukasi hukum yang baik,” ujar Yanto pada pewarta seusai turut serta mengikuti persidangan di MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/09).

Ihwal rekomendasi DPR terhadap pergantian itu, lanjutnya, ada undang-undang lebih tinggi yang mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan petahana dalam hal ini pasangan nomor urut dua.
“Jadi mohon sebagai lembaga rakyat, sebagai lembaga negara agar mengeluarkan statmen secara konprehensif, jangan sepotong-sepotong,” jelasnya lagi

“Kami kuatir kalau DPR mengatakan bahwa apa yang dilakukan Bupati itu berdasarkan rekomendasi DPR tanpa kita melihat undang-undang yang lebih tinggi, dimana paslon petahana ini, dia juga bisa kena dengan undang-undang itu,” ujarnya

Intinya, agar menyampaikan satu-satu statmen pada rakyat melalui media juga bisa, supaya rakyat mengerti “Bahwa rekomendasi dari DPR itu sifatnya ada yang seperti ini ada yang kategori ini,” katanya

Ia berharap juga mengingatkan agar masyarakat tetap tenang dan ciptakan kondisi kondusif dan damai sehubungan dengan sengketa pilkada Jayapura yang sedang berjalan di MK dan menghormati dan menghargai hukum tersebut.

Dengan pesan moral menegaskan, pihaknya, apalagi selaku warga negara yang taat pada hukum akan siap dan patuh menerima keputusan dari MK nantinya, yang sejatinya mempercayakan sepenuhnya pada MK dan siap menerima apapun hasil keputusannya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here