BPJS Kesehatan Bertindak Sewenang-Wenang Memindahkan Peserta JKN Pemilih Klinik DK Dan Tidak Mengembalikannya

0
35

Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama (KCU) Kabupaten Bekasi telah bertindak sewenang -wenang dengan memindahkan Peserta BPJSK yang tercatat di Klinik DK sebanyak 17.779 orang dalam satu hari ke klinik lain tanpa pemberitahuan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada Peserta dan Klinik DK. Terbukti, pada tanggal l Agustus 2017, data pada P-CARE Klinik DK (sistem data peserta untuk pembayaran kapitasi) tercatat jumlah kepesertaan menjadi KOSONG. Padahal, sehari sebelumnya, yaitu pada 31 Juli 2017 P-CARE Klinik DK masih mencatat jumlah kepesertaan sebanyak 17.779 peserta. Ketika diminta mengembalikan, karena setiap peserta  punya hak memilih FKTP, dan bukan BPJ S Kesehatan yang menetapkan, sampai tanggal 3 Oktober pagi pihak BPJS hanya janji-janji tanpa realisasi, ujar Hasbullah Thabrany pemilik Klinik DK

“Tindakan BPJSK KCU Kab. Bekasi tersebut jelas sangat merugikan Peserta dan juga Klinik DK selaku provider BPJSK yang telah bekerjasama sejak ASKES (sekarang BPJS Kesehatan) sejak Januari 2012,” tambahnya.

Selain merugikan, perbuatan BPJSK jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tcntang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah tiga kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 diatur
tentang Prosedur Pelayanan Kesehatan.

Dalam Pasal 29 ayat (2a) dan ayat (2b) diatur bahwa, BPJ S Kesehatan dapat melakukan pemindahan Peserta dari suatu Fasilitas Kesehatan tingkat pertama kc Fasilitas Kesehatan tingkat pertama lain yang masih dalam wilayah yang sama dengan mempertimbangkan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan asosiasi Fasilitas Kesehatan, dan organisasi profesi.

Dalam kasus yang dihadapi oleh Klinik DK ini, pemindahan peserta oleh BPJ SK KCU Kab. Bekasi ini tidak dapat dibuktikan dengan adanya Rekomendasi dari Dinkes Kab. Bekasi dengan tanpa adanya persetujuan dari Asosiasi Fasilitas Kesehatan dan Organisasi Profesi.

Pasal 5 ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 menyatakan bahwa, Setiap orang berhak secara mandiri’ dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, dan Pescrta berhak memilih Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang diinginkan. Kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 dinyatakan bahwa, Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar.

Oleh karena pcmindahan Faskes Pcscrta tanpa diketahui langsung oleh Peserta yang bersangkutan, berakibat Klinik DK dikomplain oieh Peserta yang datang berobat kc Klinik DK. karcna mereka tidak berhak mendapatkan pclayanan iagi dari Klinik DK, serunya di depan awak media

Selain itu, BPJSK KCU Kab. Bekasi tclah mcmindahkan seluruh Pescrta yang terdaftar pada Klinik DK kc Klinik lain yang ketika itu hanya mcmiliki 2 (dua) orang doktcr saja. Padahal, menurut ketcntuan bahwa rasio jumlah pcscrta per doktcr adalah maksimum 5.000 peserta per 1 doktcr. Nyatanya, BPJSK menycrahkan seluruh Peserta dari Klinik DK scbanyak 17.779 orang kc klinik terscbut yang berarti BPJS melanggar ketentuan yang berlaku.

BPJSK juga melanggar UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. PBJSK tclah tidak memberikan hak masyarakat mendapatkan pemenuhan pclayanan, dan tidak patuh pada tata acara pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 humf d, dan Pasal 21 humf c.

Akibat dari tindakan BPJSK yang melanggar hukum ini, Klinik DK mengalami kerugian materiil cukup besar sebagai akibat dari hilangnya pendapatan dari pembayaran Kapitasi 17.779 pcserta. Selain itu, Klinik DK juga mengalami kerugian immateriil dengan hilangnya kepercayaan Peserta dan masyarakat kepada Klinik DK dan banyaknya waktu yang hilang untuk menangani keluhankeluhan yang telah dipindahkan, tanpa persetujuan peserta, keluh Hasbalah di depan awak media.

Dengan menimbang proses clan prosedural yang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here