Yayasan Pecinta Danau Toba Gugat 2 Perusahaan, Menteri KLH, Gubernur Dan Tiga Pemkab Sumut Terkait Kasus Pencemaran Danau Toba

0
40

Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Hari ini, Selasa (10/10), tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Raya, Jakarta Pusat Tim Litigasi Yayasan Pecinta Danau Toba yang beranggotakan 5 orang ahli hukum berencana melaporkan Dua Perusahaan Perikanan, Menteri KLH, Gubernur Sumut, Dan 3 Pemkab Sumut Terkait Kasus Pencemaran Danau Toba.
Dua perusahaan besar tersebut melakukan kegiatan usaha perikanan dengan cara membuat Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba adalah PT. Aquafarm Nusantara dan PT. Suri Tani Pemuka. Dalam kegiatan usahanya Kedua perusahaan ini diduga mencemari perairan Danau Toba dengan cara memasukkan pelet ikan dalam jumlah besar.
Berdasarkan keterangan dari Plt Gubernur Sumatera Utara (saat ini Gubernur Sumatera Utara) di bulan Februari 2016 menyebutkan jika mengutip paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari +- 250 ton pakan (pelet) yang dimasukkan ke Danau Toba setiap hari, hampir +- 20 persen tidak dimakan ikan dan mengendap ke dalam dasar danau (in casu Danau Toba), akibatnya kualitas air Danau Toba menjadi tercemar.
Dari laporan status lingkungan hidu Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun menyatakan bahwa terlihat hasil pemantauan air Danau Toba, yakni pemantauan Danau Toba dilakukan di titik 22 titik sampling. Hasilnya status mutu air di 18 titik (Ajibata, Onan Runggu, Sigaol, Porsea, Balige, Muara, Bakkara, Tao Nainggolan, Palipi, Pangururan, Tao Silalahi, Silalahi, Haranggaol, Simanindo, Ambarita, Tomok, Panahatan) telah tercemar.
Sebelumnya Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT), melalui PT. Sucofindo (Persero) telah melakukan pengambilan data, pengolahan dan analisis terhadap kualitas air Danau Toba, pada tanggal 10 November 2016 di 11 (sebelas) titik di kawasan Danau Toba. Hasil analisis tersebut menyatakan bahwa air Danau Toba saat ini sudah tercemar dan bukan lagi air dengan air kelas 1 (satu), sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 Peraturan Gubernur No. 1 tahun 2009.
Terhadap kondisi air Danau Toba yang sudah tercemar, pada tanggal 11 Agustus 2017, Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) melalui kuasa hukumnya yaitu Robert Paruhum Siahaan, S.H., Deka Saputra Saragih, S.H., M.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Antonius Triyogo Whisnu G., S.H., dan Ignatius Yoga Adinugroho, S.H., M.kn., mengajukan dan mendaftarkan gugatan organisasi lingkungan hidup terhadap
PT. Aquafarm Nusantara (Tergugat I), PT. Suri Tani Pemuka (Tergugat II), Menteri Lingkungan Hidup (Tergugat III), Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Tergugat IV), Bupati Kabupaten Simalungun (Tergugat V), Bupati Kabupaten Samosir (Tergugat VI), dan Bupati Kabupaten Toba Samosir (Tergugat VII) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009 dengan tuntutan pemulihan fungsi air Danau Toba senilai Rp. 905.667.000.000.000,- (sembilan ratus lima triliun enam ratus enampuluh tujuh milyar Rupiah).(Erwin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here