Foto: Istimewa
Jakarta, Mediaindonesiaraya.com – Aliansi masyarakat yang tergabung dalam Simpatisan Silmy Karim menggelar aksi damai sekaligus menyampaikan pelurusan informasi terkait sejumlah pemberitaan pasca-sidang pembacaan surat dakwaan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak simpatisan menilai ada banyak disinformasi dan penggiringan opini publik yang merugikan nama baik Silmy Karim melalui judul-judul berita yang tidak akurat.
Ada beberapa poin fundamental yang diluruskan oleh pihak simpatisan demi menjaga keberimbangan informasi serta menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang dijamin oleh Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 91 UU No. 20 Tahun 2025:
1. Uang Rp168,9 Miliar Bukan Milik Silmy Karim: Angka tersebut merupakan total akumulasi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang melibatkan delapan orang terdakwa, bukan penerimaan pribadi Silmy Karim. Nilai yang didalilkan terkait Silmy Karim dalam dakwaan pemerasan hanyalah sebesar Rp1,2 miliar, yang mana dalil tersebut pun masih akan diuji kebenarannya di persidangan.
2. Tidak Terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT): Silmy Karim tidak pernah ditangkap dalam sebuah OTT. Beliau secara kooperatif dan atas iktikad baik mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada malam hari tanggal 3 Juni 2026. Narasi OTT disinyalir merupakan skenario untuk memaksakan penerapan pasal pemerasan dan gratifikasi.
3. Bukan Pihak yang Membongkar Nama Lain: Berita yang menyebut Silmy Karim “mengungkap” atau “membongkar” keterlibatan pihak lain adalah kekeliruan besar. Seluruh nama dan uraian tersebut murni berasal dari berkas dakwaan yang disusun oleh JPU, sementara Silmy Karim sendiri belum memberikan keterangan materiil apa pun di depan persidangan.
4. Klarifikasi Dana Operasional: Pernyataan tim penasihat hukum sempat dikutip secara keliru oleh media. Dana operasional Wakil Menteri yang dimaksud dalam dakwaan gratifikasi hanya berkisar pada pos Rp2,5 miliar, bukan keseluruhan angka Rp168,9 miliar.
Melihat banyaknya kejanggalan sejak proses penyidikan hingga dakwaan dibacakan, Koordinator Lapangan Simpatisan Silmy Karim, Akbar Irayan, memberikan pernyataan tegas di sela-sela aksi unjuk rasa:
“Kami meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melihat kasus ini dengan jernih, berdiri di atas fakta, dan membebaskan Silmy Karim dari segala dakwaan. Kami menduga kuat ada permainan dan kriminalisasi berupa ‘OTT palsu’ yang direkayasa oleh oknum KPK. Patut diduga, skenario ini sengaja dibuat sedemikian rupa untuk mengambinghitamkan Silmy Karim demi menyelamatkan pihak penanggung jawab tertinggi lembaga, yaitu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Keadilan tidak boleh dikalahkan oleh judul berita ataupun rekayasa hukum.”
Pihak Simpatisan Silmy Karim menegaskan bahwa Silmy Karim akan tetap bersikap kooperatif mengikuti seluruh tahapan persidangan dan sangat menghormati wewenang Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum.
Tanggapan menyeluruh atas dakwaan, termasuk rincian mengenai biaya studi, pengurusan dokumen, dan kepemilikan saham, akan disampaikan secara resmi melalui Nota Keberatan (Eksepsi) dalam persidangan yang berlangsung hari ini, Kamis, 5 November 2026.
Melalui siaran pers ini, simpatisan juga mengimbau seluruh redaksi media massa untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan pemberitaan sebelumnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, agar hak-hak hukum terdakwa tidak dicederai sebelum adanya putusan inkrah.(Red)
