November 18, 2026
images (47)

Foto: Istimewa

Jakarta, Mediaindonesiaraya.com – Pemuda Nusantara Berkeadilan mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membuka secara transparan sengkarut penerbitan sertifikat tanah seluas kurang lebih 1,3 hektare di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Desakan ini disampaikan langsung di markas Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Kamis (5/11/2026). Tim kuasa hukum menilai adanya sejumlah kejanggalan administrasi pertanahan yang harus diusut secara tuntas, termasuk dugaan penerbitan sertifikat ganda pada bidang tanah yang saling berkaitan.

Dalam keterangannya, Pemuda Nusantara Berkeadilan mengungkapkan bahwa di atas kawasan tanah tersebut diduga telah terbit sekitar tujuh Sertifikat Hak Milik (SHM). Pihaknya mempertanyakan dasar hukum penerbitan sertifikat tersebut karena menemukan perbedaan nomor girik yang sangat jauh. Padahal, bidang-bidang tanah itu berada dalam satu hamparan dengan titik koordinat yang saling berdekatan. Kondisi janggal ini dinilai memerlukan penjelasan resmi dari Kantor Pertanahan (Kantah) Jakarta Utara maupun Kantor Wilayah (Kanwil) BPN DKI Jakarta.

Persoalan ini kian memanas setelah diketahui adanya tiga bidang tanah atas nama Sanwani yang diklaim telah bersertifikat sejak tahun 2003 dengan luas keseluruhan mendekati 13.000 meter persegi. Kejanggalan muncul saat Nomor Identifikasi Bidang (NIB) baru terbit pada tahun-tahun berikutnya, yang memperkuat indikasi terjadinya tumpang tindih data pertanahan. Oleh karena itu, Pemuda Nusantara Berkeadilan menuntut kementerian terkait untuk memaparkan riwayat warkah tanah, dasar peralihan hak, serta keabsahan surat keputusan administrasi yang melandasinya.

Selain menyoroti aspek administrasi, Pemuda Nusantara Berkeadilan juga secara tegas menolak rencana penyidik untuk menghadirkan Iswanto yang disebut-sebut sebagai staf BPN sebagai ahli dalam proses penyidikan. Kapasitas dan kompetensi yang bersangkutan dinilai tidak memadai untuk menjelaskan perkara kakap yang melibatkan SK Kepala Kantah maupun Kepala Kanwil BPN. Mengingat nilai aset yang fantastis dan kompleksitas perkara, kasus ini dinilai membutuhkan keterangan dari pejabat pengambil keputusan yang benar-benar menguasai duduk perkara.

Lebih lanjut, Pemuda Nusantara Berkeadilan mendesak Menteri ATR/Kepala BPN beserta jajaran pimpinan tinggi kementerian untuk tidak melimpahkan penyelesaian masalah ini kepada staf tingkat bawah. Pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan keputusan pertanahan pada saat itu harus turut dimintai pertanggungjawaban. Keterbukaan dokumen, pemeriksaan pejabat berwenang, dan pelacakan riwayat kepemilikan menjadi kunci utama untuk membongkar adanya maladministrasi atau pelanggaran pidana.

Desakan serupa juga dialamatkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Penyidik diminta memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam rantai penerbitan dokumen objek tanah tersebut. Kasus ini sekaligus menjadi kritik keras terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan digitalisasi pertanahan yang dinilai belum optimal mengatasi sengketa riil di masyarakat. Reformasi agraria tidak boleh mandek sebagai slogan kebijakan, melainkan harus diwujudkan melalui pembenahan pelayanan serta pertanggungjawaban aparatur.

Pemuda Nusantara Berkeadilan menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas agar proses hukum berjalan transparan, profesional, dan menyentuh akar masalah. Penegakan hukum yang berkeadilan mutlak diperlukan demi memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang dirugikan.(Red)

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *