Oleh: Gregorius GDJ Putra (Ketua Umum IMF Jakarta)
Kabupaten Ende bukan sekadar wilayah administratif di Nusa Tenggara Timur; ia adalah rahim sejarah tempat Bung Karno merenungkan butir-butir Pancasila. Namun hari ini, marwah “Kota Pancasila” itu sedang dinodai oleh kaki kekuasaan yang rakus dan tuli terhadap jeritan rakyatnya sendiri. Penggusuran paksa yang menimpa warga Ende adalah potret buram kekuasaan yang telah kehilangan kompas moral dan hati nuraninya.
Dokumentasi: Jeritan hati rakyat Ende yang kehilangan tempat tinggal di tanah leluhur mereka sendiri.
Kami IMF Jakarta mencium aroma busuk permainan mafia politik di balik kebijakan ini. Instrumen birokrasi digunakan secara represif untuk memuluskan kepentingan segelintir elit dan pemodal, sementara rakyat kecil dipaksa menjadi tumbal pembangunan yang semu. Ini bukan sekadar masalah sengketa lahan, ini adalah serangan sistematis terhadap martabat manusia yang seharusnya dilindungi oleh negara.
Menagih Janji PDI Perjuangan
Kritik tajam ini kami arahkan langsung kepada DPP PDI Perjuangan di Jakarta. Sebagai partai yang membanggakan diri sebagai “Rumah Besar Wong Cilik”, realita di Ende justru menunjukkan kontradiksi yang menyakitkan. Kader-kader Anda di daerah telah menjelma menjadi penindas rakyat. Jangan hanya menjual nama Bung Karno dan Marhaenisme di Jakarta sebagai komoditas politik, sementara di Ende, ajaran beliau kalian injak-injak demi syahwat kekuasaan pragmatis.
Maklumat Perlawanan
Berdasarkan situasi darurat kemanusiaan ini, IMF Jakarta menuntut:
1. Moratorium Penggusuran: Hentikan segera segala aktivitas penggusuran di lapangan sampai ada solusi yang adil, bermartabat, dan manusiawi bagi seluruh warga terdampak.
2. Evaluasi Total Kader: Mendesak Ibu Megawati Soekarnoputri untuk memanggil dan mengevaluasi Bupati Ende atas kebijakan yang dinilai mencederai marwah partai dan nilai-nilai Pancasila.
3. Usut Mafia Lahan: Meminta aparat penegak hukum untuk mengaudit kebijakan tata ruang di Ende yang disinyalir menjadi ajang transaksional elit.
Jika seruan ini diabaikan, kami mahasiswa Flores di Jakarta tidak akan tinggal diam. Kami akan membawa suara rakyat Ende ke depan kantor DPP PDI-P dan Istana Negara. Ketika hukum tidak lagi memberi keadilan, maka perlawanan adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran.
Keadilan harus tegak di Tanah Pancasila!
Jakarta, 6 Mei 2026
Gregorius GDJ Putra
Ketua Umum IMF Jakarta
About The Author
