Foto: Istimewa
Jakarta, Mediaindonesiaraya.com – Pendiri Pemuda Nusantara Berkeadilan (PNB) sekaligus Kuasa Hukum ARF, Kanda DON, resmi melaporkan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kasat Reskrim, serta tim penyidik terkait ke Bidang Propam Polda Metro Jaya dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Laporan tersebut dilayangkan atas dugaan praktik kriminalisasi dan ketidaksesuaian prosedur dalam penanganan perkara yang menimpa kliennya.
Kasus ini mencuat setelah ARF, yang telah menjalani masa penahanan selama 60 hari sejak 3 September 2026, akhirnya mendapatkan penangguhan penahanan pada Jumat (30/10/2026). Kendati kliennya telah bebas, tim kuasa hukum menegaskan bahwa langkah hukum untuk menguji keabsahan proses penyidikan akan tetap berjalan.
Kanda DON menilai terdapat sejumlah kejanggalan fatal dalam penanganan perkara yang sebenarnya telah bergulir sejak tahun 2022 tersebut. Ia menduga adanya ketidaksesuaian prosedur penyidikan, mulai dari proses penangkapan hingga administrasi surat tugas yang dinilai tidak sah.
“Proses hukum yang berjalan selama empat tahun ini penuh kejanggalan. Penahanan selama 60 hari terhadap ARF sebelum dilakukannya Gelar Perkara Khusus merupakan bentuk nyata dugaan penyalahgunaan wewenang. Hukum harus ditegakkan demi keadilan, bukan dijadikan alat kriminalisasi,” ujar Kanda DON di Jakarta.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Subdit Pengamanan Internal (Paminal) Polda Metro Jaya kini tengah membidik dugaan pelanggaran kode etik dan profesi tersebut. Selain itu, Biro Pengawasan Penyidikan (Wasidik) dijadwalkan akan menggelar pemeriksaan maraton pada Senin (2/11/2026) guna meninjau kembali proses penyidikan yang dinilai cacat hukum.
Dalam pernyataannya, Kanda DON juga mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk memberikan atensi khusus terhadap kasus ini. Ia meminta agar komitmen Polri Presisi dan reformasi birokrasi benar-benar diimplementasikan secara tegas di lapangan.
“Kami meminta Bapak Kapolri untuk turun tangan langsung. Jangan biarkan oknum di tingkat pelaksana merusak citra Korps Bhayangkara. Langkah ini juga sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan reformasi hukum yang bersih dan transparan,” tambahnya.
Menutup keterangannya, ARF berharap agar momentum ini dapat menjadi titik balik perbaikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang mencari keadilan.
“Harapan saya, keadilan dapat ditegakkan secara objektif untuk semua warga negara, tanpa memandang status sosial atau kekuasaan,” pungkas ARF.(Red)
