November 18, 2026
0_0_IMG_20261102_192558

Foto: Istimewa

Jakarta, Mediaindonesiaraya.com – Kelompok pengacara dan aktivis yang tergabung dalam Pemuda Nusantara Berkeadilan (PNB) secara resmi mendatangi kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia pada Senin (2/11/2026).

Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta atensi khusus serta menuntut tindakan tegas terkait dugaan penahanan sewenang-wenang (kriminalisasi) dan penyalahgunaan wewenang penyidikan yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur.

Kanda DON selaku kuasa hukum korban, yang bertindak atas nama klien berinisial ARF, menyatakan kekecewaannya karena aduan tertulis yang telah dikirimkan sejak satu minggu lalu ke Kompolnas belum mendapatkan jawaban maupun klarifikasi dari pihak terkait.

Dugaan Pelanggaran Hukum dan KUHAP

Kasus ini bermula dari adanya laporan polisi oleh saudara Teguh Suyono pada 23 Juli 2022 atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Namun, kuasa hukum menemukan sejumlah kejanggalan fatal yang diduga melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di antaranya:

• Penahanan Tanpa Prosedur yang Sah: Korban ARF diambil dari kediamannya tanpa adanya surat tugas yang jelas dan tanpa melalui pemanggilan minimal dua kali sesuai prosedur normatif.

• Pelanggaran Hak Asasi dan Akses Hukum: Saat ditahan, korban dipaksa menandatangani berkas perkara di ruang Kanit tanpa diberikan kesempatan untuk membaca isinya terlebih dahulu, serta dilarang didampingi oleh penasihat hukum.

• Kejanggalan Masa Penahanan: Korban sempat ditahan selama 57 hari di Polres Metro Jakarta Timur, namun kemudian langsung dibebaskan begitu saja tanpa alasan yuridis yang transparan.

• Salah Sasaran Perkara: Penasihat hukum menegaskan bahwa ARF justru merupakan pihak yang dirugikan secara materiil sebesar lebih dari Rp400 juta dalam perkara transaksi jual beli tanah ini. Terlapor (Teguh Suyono) diduga belum melunasi kewajiban pembayaran senilai kurang lebih Rp14 miliar kepada alih waris, padahal Surat Pelepasan Hak (SPH) sudah beralih ke atas nama PT Narayang Arya Santana. Pihak ARF juga telah membuat laporan polisi balik di Polda Metro Jaya pada 4 Oktober lalu.

Tuntutan Resmi kepada Kompolnas dan Kapolri

Dalam audiensi ini, Pemuda Nusantara Berkeadilan membawa 17 bukti lampiran untuk diserahkan kepada Komisioner Kompolnas. Mereka menyampaikan beberapa poin tuntutan utama:

1. Pemeriksaan Oknum Pimpinan: Mendesak Kompolnas untuk memeriksa oknum penyidik terkait dalam waktu 3×24 jam. Nama-nama yang dilaporkan secara resmi meliputi: Kapolres Metro Jakarta Timur (Alpiat), Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur (Bayu Kurniawan), Kanit Harta (Iptu Sunawa), serta penyidik Teguh Setiawan dan Nana.

2. Pengalihan Berkas Perkara: Meminta Kapolri untuk menginstruksikan Kapolda Metro Jaya (termasuk Bid Propam dan Wassidik) agar segera menarik berkas perkara ini dari Polres Metro Jakarta Timur ke tingkat Polda Metro Jaya demi objektivitas hukum.

3. Komitmen Reformasi Birokrasi: Mengingatkan Kapolri dan instansi kepolisian untuk menyelaraskan tindakan dengan janji Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto mengenai kepastian hukum dan reformasi birokrasi secara digital.

Apabila dalam waktu 3×24 jam laporan ini tidak mendapatkan tindak lanjut yang signifikan dari Kompolnas, Pemuda Nusantara Berkeadilan menegaskan akan membawa kasus dugaan kriminalisasi ini secara resmi ke Gedung DPR RI untuk diadukan langsung kepada Ketua Komisi III dan Ketua Bidang Hukum DPR RI.

“Prinsip hukum yang kami pegang teguh adalah lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Kami menuntut keadilan substantif bagi saudara ARF,” tutup Kanda DON perwakilan kuasa hukum dalam keterangannya.(Red)

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *