November 18, 2026
IMG-20261031-WA0148

Foto: Istimewa

Jakarta, Mediaindonesiaraya.com – Asosiasi Pengusaha Gizi Indonesia (APGI) 3T Terpencil mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, untuk segera memberikan kepastian hukum dan operasional bagi ribuan mitra di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Desakan ini mencuat di tengah klaim keberhasilan 100 hari transformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2.0 yang gencar dinarasikan oleh pemerintah.

Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) Bidang Publikasi & Media APGI 3T Terpencil, Jawel Husin, menyatakan bahwa di balik narasi pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran, ada realitas pahit yang dihadapi masyarakat daerah terpencil. Banyak warga yang telah menginvestasikan modal pribadi hingga miliaran rupiah untuk membangun infrastruktur dapur Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG), namun kini terlantar tanpa kejelasan operasional.

Berdasarkan data internal asosiasi, dari sekitar 5.000 titik yang telah mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi dari BGN Pusat, sebanyak 2.000 dapur di wilayah 3T telah rampung dibangun 100 persen. Sementara sisanya masih tertahan dalam proses pembangunan dengan progres berkisar antara 50 hingga 70 persen.

“Kami sepenuhnya mendukung upaya pembersihan sistem dan pemberantasan korupsi. Namun, jangan sampai narasi tersebut menggeneralisasi dan mengorbankan mitra yang jujur. Kami membangun fasilitas ini atas dasar hukum yang sah, yakni SK resmi dari negara tertanggal 25 Oktober 2025 dan melalui koordinasi dengan Satgas Daerah,” tegas Jawel Husin dalam keterangan tertulisnya.

Sorotan Utama Terhadap Transformasi MBG 2.0

APGI 3T Terpencil menyoroti tiga persoalan krusial yang dinilai luput dari evaluasi 100 hari kepemimpinan Kepala BGN:

  • Perubahan Skema Investasi Secara Sepihak: Pada awal program, mitra dilibatkan sebagai penyedia fasilitas dengan mekanisme penilaian aset (appraisal) oleh Kementerian Keuangan untuk kemudian dibayar oleh negara. Namun, SK-SK berikutnya justru mengubah klausul secara drastis, di mana mitra diwajibkan menjadi operator dapur dengan pengembalian modal melalui insentif harian per porsi makanan. Perubahan ini dinilai merugikan dan mengubah total kalkulasi risiko bisnis masyarakat.
  • Beban Finansial Masyarakat: Banyak mitra yang mendirikan dapur menggunakan tabungan pribadi, modal keluarga, hingga pinjaman bank. Ketika operasional dapur digantung, beban cicilan bank, biaya pemeliharaan bangunan, dan penyusutan aset tetap berjalan tanpa adanya pemasukan.
  • Kerancuan Istilah “Aktivasi” dan “Operasional”: APGI 3T meminta BGN tidak mengeklaim keberhasilan program hanya berdasarkan seremoni. Selama ini, mitra di lapangan kerap dibebani biaya tambahan hingga Rp50 juta hanya untuk menggelar seremoni ‘aktivasi’ (seperti penyewaan tenda, sistem suara, dan perangkat Zoom) tanpa ada kejelasan kapan dapur tersebut benar-benar memproduksi makanan untuk anak-anak sekolah.

Tuntutan Kemitraan yang Kolaboratif

Lebih lanjut, APGI 3T Terpencil menyayangkan minimnya ruang dialog yang diberikan oleh BGN kepada pelaku di lapangan sepanjang 100 hari terakhir. Wilayah 3T yang selalu didengungkan sebagai prioritas nasional dinilai belum memiliki Petunjuk Teknis (Juknis) yang jelas, terutama terkait penyesuaian biaya operasional dan logistik di daerah geografis sulit.

“Transformasi nasional yang mulia ini tidak boleh meninggalkan korban di kalangan masyarakat bawah. Kami menagih janji dan tanggung jawab negara. Kami meminta Kepala BGN, Bapak Sudaryono, untuk duduk bersama, mendengarkan suara mitra 3T, dan segera menerbitkan kepastian regulasi pembayaran serta operasional dapur,” pungkas Jawel.(Red)

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *