Foto: Istimewa
Jakarta, Mediaindonesiaraya.com – Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Wilayah 3T (APGI 3T) bersama mitra dan investor swasta program Makan Bergizi Gratis (MBG) asal Jawa Barat menggelar aksi damai di depan kantor pusat Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, Senin (2/11/2026). Mereka menuntut kepastian operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kejelasan mekanisme pembayaran, serta perlindungan hukum terhadap investasi yang telah ditanamkan demi mendukung program nasional tersebut.
Dalam aksi tersebut, para mitra menyuarakan keresahan mendalam atas perubahan kebijakan dan aturan operasional sepihak yang dinilai mengancam keberlangsungan usaha, pembiayaan dapur, hingga nasib ribuan tenaga kerja. APGI 3T mendesak BGN untuk segera membuka ruang dialog langsung guna mencari solusi konkret atas berbagai persoalan di lapangan, terutama bagi pengelola dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ketua Umum APGI 3T, Herwil Junaidi Harefa, S.E., M.M., dalam orasinya menegaskan bahwa mitra swasta dan pengusaha lokal merupakan pilar penting dalam kesuksesan program MBG. Menurutnya, pembangunan dapur dan penyediaan fasilitas pemenuhan gizi ini melibatkan investasi berskala besar yang bersumber dari swadaya masyarakat dan pelaku usaha.
Herwil mengungkapkan, banyak mitra yang rela menggunakan tabungan pribadi, menjual aset berharga, hingga mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan demi membangun fasilitas SPPG. Namun, penghentian sementara, penangguhan kegiatan dapur, serta ketidakpastian operasional membuat sebagian besar investor kini menghadapi tekanan finansial yang sangat serius.
“Dapur-dapur ini kami bangun dari jerih payah, tabungan, dan pinjaman modal. Kami datang secara damai untuk meminta kejelasan hak kami. Kami adalah mitra strategis pemerintah, bukan musuh. Tanpa dukungan konkret dari mitra di lapangan, program nasional ini tidak akan berjalan optimal,” tegas Herwil.
Herwil juga menyoroti keterlambatan akut pada penyaluran dana operasional. Berdasarkan laporan yang diterima asosiasi, sejumlah mitra mengaku belum menerima pembayaran hingga hampir satu tahun, sementara sebagian lainnya menghadapi tunggakan selama tiga hingga lima bulan. Kemacetan arus kas ini berimbas langsung pada ketidakmampuan mitra dalam membayar gaji pekerja, melunasi kewajiban ke pemasok bahan baku, serta membayar cicilan ke pihak bank.
Selain menuntut hak bayar, APGI 3T mempertanyakan inkonsistensi ketentuan teknis dan regulasi operasional yang berubah-ubah tanpa sosialisasi yang matang. Mereka mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh dan transparan, tidak hanya menyasar tata kelola di tingkat dapur (SPPG), melainkan juga pada sistem manajemen internal BGN.
Di sisi lain, tekanan finansial ini dilaporkan telah memicu dampak sosial yang luas, mulai dari kasus penyitaan aset mitra oleh lembaga keuangan, pengurangan pendapatan buruh dapur, hingga konflik internal rumah tangga akibat jeratan utang.
Sementara itu, perwakilan investor swasta sekaligus Koordinator Lapangan aksi, Iman Rohiman, menyatakan bahwa kehadiran sekitar 800 massa aksi dari Jawa Barat bertujuan untuk memberikan masukan konstruktif demi keberhasilan program MBG, bukan untuk berkonfrontasi dengan pemerintah.
“Kami ingin menanyakan kepastian hukum terkait nasib dapur-dapur kami yang sudah selesai dibangun tetapi belum juga dioperasikan. Kami juga menuntut kejelasan skema pembayaran dan solusi riil bagi mitra yang telanjur keluar modal besar,” ujar Iman.
Salah satu poin krusial yang disorot Iman adalah nasib dapur yang telah mengantongi dokumen resmi atau Surat Keputusan (SK) per 25 Oktober 2026, tetapi hingga kini belum mendapatkan kejelasan tanggal realisasi operasional.
Berdasarkan data sementara pihak mitra, dari total sekitar 6.000 dapur MBG di wilayah Jawa Barat, diperkirakan ada 800 hingga 1.000 unit dapur yang nasibnya masih terkatung-katung dan belum beroperasi.
Secara nasional, data internal mitra mencatat total skala dapur MBG telah mencapai 13.000 unit, di mana sekitar 5.400 unit di antaranya berada di wilayah 3T dan hingga kini belum beroperasi secara resmi. Meski data tersebut masih memerlukan verifikasi independen lebih lanjut, angka ini mencerminkan besarnya skala hambatan operasional di tingkat pusat.
Iman menambahkan bahwa pihaknya telah menempuh jalur komunikasi formal melalui pengiriman surat resmi, audiensi via media sosial, hingga meminta fasilitasi dari anggota DPR RI. Namun, karena belum mendapatkan respons yang memadai, sebagian mitra di daerah kini mulai mempertimbangkan opsi menempuh jalur hukum, walau tetap memprioritaskan penyelesaian lewat musyawarah.
“Kami sangat berharap Kepala BGN bersedia turun langsung menemui dan berdialog dengan kami. Mohon bijak dalam memimpin. Hargai investasi dan dedikasi kami sebagai mitra kerja yang ingin menyukseskan program pemenuhan gizi anak-anak bangsa ini,” pungkas Iman.
Meski sempat dilakukan upaya mediasi dan audiensi antara perwakilan massa aksi dengan pihak manajemen BGN di sela-sela aksi, pertemuan tersebut dilaporkan belum menghasilkan solusi konkret. Pihak mitra menyatakan akan kembali ke daerah masing-masing untuk melakukan konsolidasi internal, melakukan evaluasi, dan menentukan langkah hukum atau organisasi selanjutnya.
Para mitra menegaskan komitmen penuh mereka dalam mendukung visi pemenuhan gizi nasional untuk anak-anak Indonesia, namun mendesak pemerintah agar pelaksanaan program MBG dijalankan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, konsisten secara regulasi, serta adil terhadap hak-hak pelaku usaha.(Red)
