Perusahaan Sepi Order Dari PHR, Ratusan Pekerja Adukan Nasibnya Ke Tameng Adat LAMR Bathin Solapan
Keterangan Foto: Protes Karyawan KSO PT CEP – PT SMI (Catur Elang Perkasa – Sentra Multikarya Infrastrukfur) kepada PHR, Senin (2/2/2026) (Foto/Red)
Jakarta, Mediaindonesiaraya.com – Sekitat 150 pekerja dari berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau mendatangi Tameng Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Bathin Solapan pada hari Senin, 2 Februari 2026. Adapun tujuan kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait terhambatnya pembayaran gaji, operasional dan lain-lain akibat perusahaan tempat mereka bekerja minim pekerjaan (sepi order) dari PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Salah satu karyawan dari salah satu perusahaan PT KSO mengatakan kedatangannya bersama rekan-rekannya ke LAMR Bathin Solapan dikarenakan aspirasi yang disampaikan kepada pihak PHR dirasakan belum maksimal. Selain itu sebutnya, Tameng Adat LAMR Bathin Solapan dipandang penting sebagai tempat mengadu dan menyampaikan keluh kesah masyarakat serta pekerja tempatan yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
“Jujur saja situasi dan kondisi ini jelas tak hanya berdampak pada saya secara pribadi, tetapi juga dirasakan oleh banyak rekan kerja lainnya yang kini harus menyesuaikan kebutuhan hidup dengan penghasilan yang terus menurun,” ujar pekerja tersebut kepada wartawan, Senin (2/2/2026).
Sementara itu, saat dikonfirmasi pihak Tameng Adat LAMR Bathin Solapan mengatakan sangat prihatin atas kondisi yang dialami para pekerja dan perusahaan lokal di Duri dan sekitarnya. Tameng Adat menilai bahwa keberadaan perusahaan-perusahaan lokal dan tenaga kerja tempatan merupakan bagian penting dari ekosistem industri migas di wilayah tersebut.
“Kami berharap aspirasi dan keluhan masyarakat didengar dan ditindaklanjuti oleh PHR terutama tetap memberikan job dan work order (WO) demi keberlanjutan usaha perusahaan lokal, maupun perlindungan terhadap kesejahteraan karyawan,” ujar salah satu perwakilan Tameng Adat LAMR Bathin Solapan.
Perwakilan Tameng Adat juga menganggap penting perlunya sinergi antara PHR, perusahaan rekanan, serta masyarakat adat dan tenaga kerja tempatan.
“Dengan komunikasi yang baik dan musyawarah yang berkesinambungan, diharapkan permasalahan ini dapat dicarikan jalan keluar yang adil dan berkeadilan, sehingga roda perekonomian di wilayah Duri Bengkalis tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga,” sambung perwakilan Tameng Adat LAMR Bathin Solapan.
“Jika tidak ada perubahan maka kami akan melakukan orasi di PHR secara besar besaran,” tegas para pekerja.
Sebelumnya, sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau telah menyampaikan keluhan serius kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terkait minimnya pekerjaan atau Work Order (WO) yang tersedia. Kondisi ini dirasakan oleh berbagai sektor usaha, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang RIG pengeboran migas, yang selama ini menggantungkan aktifitas operasionalnya pada pekerjaan dari PHR.
“Akibat minimnya job atau work order (WO) sangat berdampak langsung terhadap keberlangsungan operasional perusahaan-perusahaan lokal maupun rekanan,'” kata Ardi, SH sebagai PM KSO PT CEP – PT SMI (Catur Elang Perkasa – Sentra Multikarya Infrastrukfur) saat dikonfirmasi oleh mediaindoensiaraya.com.
Menurutnya, hal tersebut terjadi dikarenakan keterbatasan pekerjaan, banyak perusahaan terpaksa melakukan penyesuaian jam kerja karyawan.
“Jika sebelumnya karyawan bekerja dengan sistem waktu 12 jam, mala kini sebagian besar perusahaan memberlakukan jam kerja 8 jam. Kebijakan ini terpaksa diambil sebagai langkah efisiensi untuk menekan biaya operasional di tengah ketidakpastian pekerjaan,” jelas Ardi.
Namun demikian, lanjutnya perubahan jam kerja tersebut menimbulkan dampak lanjutan bagi para karyawan. Penurunan jam kerja berimbas pada berkurangnya pendapatan, tunjangan, serta kesejahteraan keluarga karyawan.
“Kondisi ini memicu keresahan di kalangan pekerja, khususnya karyawan perusahaan yang ada di DWI A&l, RIg dan beberapa perusahaan suport yang lainnya yang selama ini mengandalkan sistem kerja 12 jam sebagai sumber penghasilan utama,” pungkas Ardi.(Red)
